Culture

Massa Indonesia Gelap Surabaya Kepung DPRD Jatim

jewishwny.com – Massa Indonesia Gelap Surabaya yang tergabung dalam Arek Gerak (Gerakan Rakyat) menggelar aksi protes bertajuk Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Jumat (21/2). Massa yang mayoritas berpakaian serba hitam itu membawa poster-poster bertuliskan kritik terhadap pemerintah. Beberapa di antaranya bertuliskan “Rakyat Diperas, Anggaran Pendidikan Dipangkas, Indonesia Cemas” dan “Di Negara Ini yang Waras Cuma Rakyat.”

Selama aksi berlangsung, massa memutar lagu “Bayar Bayar Bayar” milik Sukatani yang belakangan ditarik dari platform musik karena mengkritik institusi Polri. Lagu tersebut diputar berulang kali, sementara ratusan polisi yang berjaga hanya menyaksikan tanpa bertindak.

“Hidup Sukatani!3x!” teriak salah satu orator di atas mobil komando. Massa kemudian bergantian menyampaikan orasi, menyuarakan berbagai keluhan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak rakyat.

Tuntut Kebijakan Pro Rakyat

Selain orasi, mereka juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan berbagai persoalan di Indonesia selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Aksi ini menyoroti kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, pembentukan kabinet yang terlalu besar, dan tindakan represif terhadap kesenian yang melontarkan kritik.

Salah satu peserta aksi, Muhammad Abdul Gani Bima, menjelaskan makna teatrikal yang ditampilkan. Seorang aktor berguling-guling di aspal sebagai simbol kemiskinan yang terus berulang di setiap pergantian pemerintahan.

“Adegan itu menunjukkan ironi kehidupan rakyat kecil yang terus berjuang di tengah ketimpangan sosial, sementara para pejabat menikmati fasilitas mewah,” kata Gani.

Koordinator aksi, Thanthowy Syamsuddin, mengatakan gerakan Indonesia Gelap muncul sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi. Dalam aksi ini, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPR dan pemerintah.

Tuntutan masa ke DPDR

Pertama, meminta DPR segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan korporasi. Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sekitar 1,6 juta hektare tanah adat saat ini berkonflik dengan perusahaan.

Kedua, mereka mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset agar aset koruptor bisa disita. Berdasarkan data ICW, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp200 triliun karena belum adanya regulasi yang efektif.

Ketiga, mereka meminta DPR mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Sebanyak 4,2 juta pekerja PRT di Indonesia masih bekerja tanpa perlindungan hukum yang jelas.

Keempat, menolak revisi UU TNI dan Polri yang dinilai membuka peluang keterlibatan aparat dalam ranah sipil, meningkatkan potensi tindakan represif, dan melemahkan demokrasi.

Kelima, mereka menolak revisi UU Minerba dan Kejaksaan yang dianggap menguntungkan oligarki tambang dan melemahkan independensi kejaksaan. Revisi ini dikhawatirkan memperburuk eksploitasi sumber daya alam dan menurunkan kualitas penegakan hukum.

Selain itu, mereka meminta pemerintah mengevaluasi struktur kabinet yang dinilai terlalu besar dan memboroskan anggaran. Mereka juga mengkritik pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 2025.

Program Makan Bergizi (MBG) juga menjadi sorotan karena ditemukan masalah dalam distribusi dan kualitas makanan. Sekitar 30 persen makanan yang didistribusikan dinilai tidak layak konsumsi. Mereka menuntut audit menyeluruh dan perbaikan skema distribusi atau pembatalan program jika tidak dapat memenuhi standar.

Terakhir, massa menuntut penghentian proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), MBG, dan Danantara yang dianggap tidak mendesak. Mereka berpendapat anggaran proyek-proyek ini lebih baik dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Jika tidak dievaluasi, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp150 triliun dalam 10 tahun ke depan.

Dengan aksi ini, Massa Indonesia Gelap Surabaya Arek Gerak berharap pemerintah segera merespons tuntutan mereka dan mengutamakan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

beniss